Home > Berita Utama > Peran MAPPI di Era Otonomi Daerah Sangat Penting

Peran MAPPI di Era Otonomi Daerah Sangat Penting

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan mengakui keberadaan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) di era otonPeran MAPPI di Era Otonomi Daerah Sangat Pentingomi daerah sangat diperlukan dalam rangka memperlancar proses pembangunan, baik pembangunan daerah maupun pembangunan ekonomi.

Hal itu dikatakan Rudy saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MAPPI 2016 di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, pada 22 April 2016 lalu.

Rudy juga menyampaikan agar penyebaran profesi penilai di Indonesia dapat merata. “Pada Rakernas ini diharapkan program kerja yang disusun tak hanya berguna bagi intern MAPPI tetapi juga bermanfaat secara luas bagi negara,” tutur Rudy.

“Kita minta, MAPPI dalam Raker ini akan bisa menghasilkan terobosan-terobosan baik bagi pembangunan negeri ini, utamanya soal pembebasan lahan yang bisa masih bertentangan dengan masyarakat, hingga ke meja hijau,” tambahnya.

Rudy berharap, ada solusi yang bisa diberikan MAPPI bagi masalah negeri ini yang terkadang pemerintah harus berhadapan dengan rakyatnya, utamanya dalam melakukan pembebasan lahan, sehingga tidak ada lagi sengketa hingga pertikaian.

“Negeri ini adalah milik kita bersama, sehingga tanggungjawab kita bersama pula menjaganya agar terus maju dan damai,” pungkasnya.

Dia pun menyambut baik atas keberadaan MAPPI Kalselteng. Kalaupun ada kesalahan arah pembangunan daerah, Rudy meminta MAPPI ikut mencarikan solusinya.

“Mereka bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah, misalnya mengusulkan taksiran harga tanah saat pembebasan lahan,” ujar Rudy.

Sementara Ketua DPD MAPPI Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) Bambang Hery Susanto, bahwa SDM MAPPI yang tergabung di dua provinsi tersebut masih sangat minim, di mana saat ini hanya sebanyak 56 orang.

“Itupun kita sudah menggandeng akademisi dan pemerintahan, masalah besar yang dihadapi memang masih berkisar tentang penilaian tentang pembebasan lahan,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunannya, utamanya infrastruktur jalan, selalu banyak membebaskan lahan, di sanalah pihaknya ikut berperan aktif melakukan penilaian harga lahan yang profisional dan bisa dipertanggungjawabkan.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: